JAKARTA, WARTAINDONESIA.CO.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 mulai menjadi perhatian setelah DPR RI resmi menyetujui rancangan anggaran tersebut menjadi undang-undang. Sejumlah isu fiskal, mulai dari defisit, penerimaan negara, beban pembiayaan hingga efektivitas belanja, akan menjadi faktor penting dalam pelaksanaannya tahun depan.
APBN 2027 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Dengan postur tersebut, kebutuhan pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp671,2 triliun.
Defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih berada di bawah batas maksimal defisit 3 persen sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah tetap merancang kebijakan fiskal 2027 secara ekspansif, tetapi dengan menjaga kredibilitas dan keberlanjutan anggaran.
“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya,” kata Suahasil dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026), sebagaimana dikutip dari Kementerian Keuangan.
Menurut Suahasil, kebijakan fiskal 2027 dirancang secara kolaboratif, terarah dan terukur dengan defisit 2,4 persen terhadap PDB.
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 6 Persen
APBN 2027 menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen.
Target tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 yang berada di kisaran sekitar 5 persen.
Dalam pembahasan awal RAPBN, pemerintah dan DPR sebelumnya menyepakati rentang pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8–6,5 persen. Pertumbuhan diharapkan ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, perbaikan iklim usaha, penguatan industri nasional dan transformasi struktural.
APBN 2027 juga menggunakan asumsi inflasi 2,5 persen dan nilai tukar rupiah rata-rata sekitar Rp17.500 per dolar AS.
Dengan target pertumbuhan 6 persen, efektivitas belanja pemerintah dan kemampuan sektor swasta meningkatkan investasi akan menjadi salah satu faktor yang menentukan pencapaian asumsi tersebut.
Penerimaan Negara Jadi Tantangan
Isu lain yang perlu dicermati adalah kemampuan pemerintah mengejar target penerimaan sebesar Rp3.435,1 triliun.
Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pemerintah sebelumnya menempatkan penguatan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak sebagai bagian dari strategi fiskal 2027.
Pemerintah juga berencana menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk pertama kalinya sejak 2016.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat dan mendorong konsumsi. Rencana tersebut dilaporkan Reuters pada 1 Oktober 2026.
Kebijakan yang mendorong konsumsi tersebut perlu diseimbangkan dengan kebutuhan menjaga penerimaan negara.
Defisit dan Pembiayaan Harus Dijaga
Defisit sebesar 2,4 persen PDB berarti pemerintah tetap memerlukan pembiayaan yang cukup besar pada 2027.
Besarnya kebutuhan pembiayaan membuat pengelolaan utang dan biaya bunga menjadi salah satu isu penting.
Dalam pembahasan RAPBN sebelumnya, Badan Anggaran DPR meminta pemerintah memperhatikan kesinambungan fiskal, termasuk menyusun peta jalan dan langkah mitigasi terhadap debt service ratio (DSR) atau rasio pembayaran utang.
Pemerintah menyatakan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun akan dilakukan secara inovatif dan terukur.
Perkembangan suku bunga global juga akan berpengaruh terhadap biaya pembiayaan pemerintah, terutama jika imbal hasil surat utang tetap tinggi.
Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun
Belanja negara dalam APBN 2027 mencapai Rp4.106,3 triliun.
Dalam pembahasan di DPR, anggaran pendidikan ditetapkan sekitar Rp497 triliun, sedangkan anggaran pertahanan sekitar Rp335 triliun. Subsidi energi berada di kisaran Rp261,5 triliun.
Pemerintah sebelumnya menetapkan delapan klaster prioritas fiskal 2027, yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Selain itu, terdapat klaster pendukung yang mencakup pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi serta diplomasi ekonomi.
Karena ruang fiskal terbatas, kualitas dan efektivitas belanja akan menjadi salah satu kunci agar peningkatan anggaran benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Subsidi Perlu Semakin Tepat Sasaran
Pemerintah dan DPR juga mendorong penyempurnaan bantuan sosial, subsidi dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.
Dalam APBN 2027, alokasi subsidi energi mengalami penyesuaian seiring upaya pemerintah meningkatkan akurasi distribusi bahan bakar bersubsidi.
Perbaikan data penerima dan mekanisme distribusi menjadi penting karena subsidi yang tidak tepat sasaran berpotensi memperbesar beban APBN tanpa menghasilkan manfaat optimal bagi kelompok yang membutuhkan.
Kondisi Global Masih Jadi Risiko
Pelaksanaan APBN 2027 juga akan menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Pasar keuangan dunia saat ini masih menghadapi biaya pinjaman yang tinggi, harga minyak di atas US$100 per barel serta kebijakan moneter ketat di sejumlah negara utama. Kondisi tersebut dapat berdampak pada nilai tukar, inflasi dan biaya pembiayaan Indonesia.
Di dalam negeri, pemerintah juga harus menjaga konsumsi, investasi, penciptaan lapangan kerja dan stabilitas harga agar target pertumbuhan 6 persen dapat tercapai.
Dengan postur belanja lebih dari Rp4.100 triliun dan defisit 2,4 persen PDB, tantangan APBN 2027 bukan hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi pada kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan, menjaga utang tetap terkendali, serta memastikan setiap belanja menghasilkan dampak ekonomi yang terukur.
Komentar