Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian buka-bukaan soal tak akan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) aksi aksi demo jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jenderal Tito mengaku tak mau mengambil resiko karena ada banyak tamu negara yang hadir saat pelantikan tersebut.
Kapolri awalanya bicara soal aksi demo yang berujung rusuh belakangan ini. Jenderal bintang empat ini mengatakan tak ingin mengambil resiko jika mengizinkan aksi demo sebelum atau saat hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang.
“(Indonesia) bukan (negara) yang kacau, rusuh seperti di Afganistan, Suriah dan lain-lain. Untuk bisa menunjukkan itu, momentum (pelantikan Presiden) ini akan jadi momentum internasional, semua media melihat dan mata internasional akan melihat. Kita tidak ingin menanggung risiko bangsa kita dicap buruk,” tegas Jenderal Tito di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).
Kapolri juga bicara soal akan hadirnya tamu-tamu negara tetangga saat pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin. Kapolri ingin menjaga harkat dan martabat bangsa dengan membuat situasi keamanan dalam negeri kondusif.
“Saat hari pelantikan adanya tamu-tamu negara akan hadir. Ada kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khususnya. Ini menyangkut harkat dan martabat bangsa,” jelasnya.
Kapolri menghimbau masyakarat agar tak perlu turun ke jalan menyampaikan pendapatnya. “Polri menghimbau agar tidak berdemo. Karena berdemo tidak sebebas-bebasnya tetapi diatur dalam UU Nomo 9 tahun 1998,” ucapnya.
Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin akan berlangsung pada 20 Oktober 2019 mendatang. Pelantikan presiden dan wakil presiden itu akan berlangsung di gedung DPR RI, Jakarta.
