Aktivis Mahasiswa Nilai Bupati Syarif Hidayat Tidak Layak Pimpin Muratara

MURATARA – Kontingen Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) gagal mengikuti ajang perlombaan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Sumatera Selatan (Sumsel) ke-XII tahun 2019 yang digelar di Kabupaten Prabumulih. Kegagalan tersebut setelah diadakan rapat internal untuk mengecek kembali berkas kontingen.

“Bidang pertandingan akhirnya menyampaikan penolakan dan permohonan maaf kepada KONI Muratara atas keputusan ini, namun mereka sangat respon dan respek kepada KONI Muratara atas permintaan tersebut, namun aturan tetap harus ditegakkan,” tegas ketua harian Koni Muratara, Sapran Suparno.

Menurut informasi yang dihimpun dari KONI Muratara, sejak awal pihaknya tidak akan mengirimkam atlet dalam Porprov tahun ini, mengingat tidak adanya anggaran untuk kontingen dari pemerintah kabupaten.

Selain itu, KONI telah menyiapkan 57 atlet dan ofisial dari enam cabang olahraga (cabor) unggulan untuk diterjunkan di ajang olahraga antar Kabupaten/Kota se-Sumsel itu. Namun, Bupati Muratara Syarif Hidayat tak kunjung mencairkan dana kebutuhan atlet sebesar Rp 1,5 Miliar.

“Kami sudah ajukan pendanaan sejak 2018, pada penyusunan APBD. Untuk operasional, pembinaan, try out dan kompetisi. Namun hanya operasional yang dicairkan, itupun belum sepenuhnya,”ungkap Syapran.

Selanjutnya, pihak KONI pun membuat lagi usulan ABT, dan tetap tidak disetujui. Audiensi pun ditolak. Akhirnya, pihak KONI menghadap Gubernur Sumsel, Herman Deru untuk melaporkan kondisi terkait. Kemudian gubernur menegur Bupati Muratara, namun tetap tidak gubris.

Ajang olahraga seperti Porprov seharusnya didukung secara maksimal oleh Bupati Muratara sebagai bentuk kepeduliannya pada kegiatan kepemudaan dan olahraga.

“Olahraga ini untuk membina prestasi, membina anak muda Muratara agar bisa melakukan hal positif dan berkompetisi,”tegasnya didampingi Sekum KONI Muratara, Subandri.

Nopri Agustian, Salah satu aktivis mahasiswa Muratara menyayangkan polemik tersebut. Menurutnya kegagalan kontingen Muratara dalam ajang bergengsi tingkat provinsi tersebut menunjukan ketidak berpihakan Bupati dalam pengembangan anak muda di Muratara.

“Orang macam ini tidak layak menjadi pemimpin di Muratara,” tegasnya.