Sambangi Terminal Elpiji Cilegon, Menteri Bahlil: Tak Ada Ampun Untuk Pengoplos

Warning: mysqli_query(): (HY000/1114): The table ‘(temporary)’ is full in /home/u6998656/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2345

CILEGON – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi bagi praktik pengoplosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi. Hal ini disampaikan saat melakukan inspeksi ke pangkalan elpiji dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT. Patra Trading di Tanjung Gerem, Provinsi Banten, Kamis (13/3).

Dalam kunjungannya, Bahlil memastikan bahwa pasokan LPG untuk periode Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025/1446 Hijriah dalam kondisi aman dengan ketahanan stok mencapai 30 hari. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran LPG 3 kilogram agar tepat sasaran dan tidak dikurangi volumenya oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

“Tadi saya melakukan kunjungan di SPBE agar berat atau jumlah 3 Kg dalam galon atau tangkinya betul-betul terjamin. Kita tahu bahwa rata-rata itu biasanya cuma 2,5-2,7 Kg, ini kita tidak mau lagi (terjadi). Kita pastikan harus mencapai 3 Kg,” tegas Bahlil.

Ia menambahkan bahwa Kementerian ESDM bersama PT. Pertamina (Persero) tengah meningkatkan pengawasan di seluruh rantai distribusi LPG 3 Kg, termasuk memastikan setiap tabung yang didistribusikan memiliki isi yang sesuai standar. Pemerintah juga tengah menyusun regulasi yang mewajibkan setiap SPBE menimbang tabung sebelum didistribusikan.

Pemerintah terus memastikan regulasi ini berjalan agar praktik curang seperti pengurangan isi tabung atau pengoplosan bisa kita berantas. Ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap rupiah subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Selain itu, pemerintah juga tengah menata sistem harga LPG bersubsidi agar masyarakat dapat membeli dengan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menindak tegas pihak yang bermain dengan harga atau menyalurkan LPG bersubsidi ke pihak yang tidak berhak.

“Menyangkut dengan tata kelola daripada LPG, kami dari Pemerintah sedang melakukan kontinuitas untuk mengukur dan memastikan agar harga daripada HET itu betul-betul mampu bisa diterapkan. Tadi saya cek di sini harga di pangkalan itu harganya Rp19.000 sama dengan HET,” pungkasnya.