Pemprov DKI Gelar Diskusi Publik, Libatkan Berbagai Unsur Masyarakat Menata Wilayah Pesisir

Pemprov DKI Jakarta mengadakan diskusi publik Pemulihan Pesisir Pantai Utara Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, nelayan, Organisasi Masyarakat Sipil, Pemerintah Pusat, Akademisi, dan LIPI melalui pertemuan daring pada Selasa (22/12).

“Melalui diskusi publik ini, diharapkan dalam upaya pemulihan pantai utara Jakarta juga melibatkan masukan dari masyarakat, ”

Dalam pertemuan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, yang juga selaku Ketua Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap konsisten dengan kebijakan yang sudah diambil sebelumnya, yakni tidak melanjutkan pembangunan 13 pulau dan melanjutkan pemanfaatan publik untuk 4 pulau yang sudah terbangun.

“Melalui diskusi publik ini, diharapkan dalam upaya pemulihan pantai utara Jakarta juga melibatkan masukan dari masyarakat, sehingga pemulihan yang dilakukan memang sesuai kebutuhan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kami di Pemprov DKI Jakarta juga tetap konsisten untuk tidak melanjutkan pembangunan pulau dan menjadikan pulau yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan untuk publik,” ujar Sri, dikutip dari Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, turut menyampaikan visi penataan wilayah pesisir Jakarta yang akan dilakukan secara integratif.

“Penataan ini berlandaskan pemulihan kawasan serta pembangunan infrastruktur yang memperhatikan aspek keadilan sosial dan lingkungan hidup. Kami mendorong pemulihan kawasan ini untuk pemanfaatan publik ke depannya,” ujarnya.

Salah satu bentuk pemanfaatan publik dari Pantai Maju adalah JALASENA (Jalan Kaki dan Sepeda Santai) yang akan diteruskan pengembangannya sampai mengelilingi Pantai Maju. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan bahwa lahan kontribusi di Pantai Kita akan dibangun untuk pemanfaatan publik. Pemprov DKI Jakarta pun merencanakan pembangunan pantai publik di Kawasan Mangrove Kamal Muara.

Terkait rencana peningkatan kualitas Kawasan Mangrove di DKI Jakarta, Prof. Etty Riani dari IPB menyebutkan bahwa Teluk Jakarta saat ini tercemar logam berat.

“Kawasan Mangrove dapat berfungsi mengurangi polusi logam berat tersebut. Sehingga, perlu dilakukan peningkatan kualitas kawasan agar dapat tetap terjaga kelestarian lingkungannya,” ucapnya.

Di samping itu, permasalahan lain di Teluk Jakarta yang turut dibahas dalam diskusi publik ini adalah sampah yang masuk dari 13 sungai. Dr. Reza Cordova dari LIPI mengapresiasi usaha Pemprov DKI Jakarta yang telah mampu mengurangi sampah yang masuk ke Teluk Jakarta.

“Namun demikian, perlu penggunaan teknologi yang mampu menjaring sampah sampai ke kolom air. Selain itu, perlu adanya kerja sama regional untuk mengurangi sampah yang berasal dari wilayah sekitar Jakarta,” katanya.

Dalam sesi diskusi, masyarakat pesisir turut menyampaikan apresiasi terhadap rencana yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karnadi, Warga Kamal Muara, menyampaikan dukungan terhadap rencana pengembangan wilayah di beberapa RW di Kamal Muara sudah tidak terkena banjir lagi.

“Khususnya, rencana adanya pantai publik yang tentunya akan menjadi kawasan yang bisa dimanfaatkan warga. Saya juga berharap adanya akses air bersih secepatnya yang bisa terealisasi bagi warga Kamal Muara,” tuturnya.

Berbagai masukan yang didapat dari diskusi publik ini kelak akan menjadi bahan pertimbangan proses penyusunan roadmap pemulihan pesisir Pantai Utara Jakarta. Sehingga, pemulihan yang dilakukan dapat tepat sasaran.