Karorena Polda Bali Cek Langsung Pelaksanaan Pembangunan Gedung Satpas Polres Karangasem

Kepala Biro Perencanaan (Karorena) Polda Bali Kombes Pol Lafri Prasetyono, S.I.K. didampingi Kabag Renprogar AKBP Drs. I Wayan Suarta, Kabag Fasilitas Kontruksi AKBP A.A. Putri Suwelly,ST.,MSi dan Kasubbag Anggaran Pembina Ni Wayan Yuliani W, S.E, melaksanakan kegiatan Asistensi dan Pengecekan kesiapan pembangunan Gedung Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Polres Karangasem pada Selasa, (21/1/2020) pukul 10.00 Wita.

Tim Asistensi diterima langsung Kapolres Karangasem AKBP Ni Nyoman Suartini, S.I.K.,MMTr didampingi Kabagren, Kabag Ops dan Kasubbag Logistik, yang dilanjutkan dengan paparan oleh Kapolres tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk percepatan pelaksanaan pembangunan Gedung Satpas dan laporan tentang kerusakan Mako Polres Karangasem akibat Gempa serta kondisi Asrama yang sudah tidak layak huni.

Dalam arahannya Karorena Polda Bali menyampaikan bahwa Pembangunan gedung Satpas supaya dibangun sesuai dengan protetipe yang sudah ditentukan dari Korlantas Polri, pada T.A. 2020 Polres Karangasem satu-satunya Polres di Jajaran Polda Bali yang mendapat Alokasi Anggaran Pembangunan Gedung Satpas, “karena untuk mendapatkan anggaran ini tidak mudah untuk itu supaya pembangunannya dilaksanakan dengan baik dan lakukan pengawasan secara ketat sehingga tidak ada masalah dikemudian hari, ” ucap Suartini.

Kombes Pol Lafri Prasetyono, S.I.K juga menyampaikan tentang kondisi atap Mako Polres Karangasem yang sudah jebol akibat Gempa dan rumah Dinas Anggota kondisinya sangat kumuh agar Polres Karangasem membuat kajian dan berkoordinasi dengan pihak Pekerjaan Umum (PU) setelah itu buatkan usulan ke Polda untuk direnovasi/dibangun sehingga Polda bisa menindaklanjuti untuk mengusulkan ke Mabes Polri tentunnya dilengkapi dengan data dukung, ” Ucapnya.

Diakhir arahannya Karorena juga menekankan supaya masing-masing Polres membuat Bank Data masalah bangunan untuk mengetahui secara mudah mana yang prioritas untuk diusulkan renovasi maupun pembangunannya dan dalam pelaksanaan pembangunan supaya tetap mempedomani ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah. (Hmspoldabali)