Isdianto Serahkan Bantuan Keuangan untuk Penanganan COVID-19 dan ADP Serta Rapid Tes Ke Pemkab Karimun

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Isdianto, terus mengerahkan segala cara dan upaya untuk mengatasi dan mencegah persebaran virus Covid-19. Kali ini Isdianto memberikan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Balai Karimun.

Bantuan tersebut berupa uang sejumlah Rp1,5 Miliar dan sejumlah Alat Pelindung Diri (APD) serta Rapid Tes. Bantuan tersebut diberikan secara langsung oleh H. Isdianto kepada Bupati Karimun H. Ainur Rafiq di Aula Pertemuan, RS Muhamad Sani, Kabupaten Karimun, Jumat (27/03).

Dalam sambutannya, Isdianto mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah, baik itu dari presiden maupun pemerintah setempat. Dirinya juga menguncapkan terimakasih kepada seluruh tim medis yang telah melaksanakan tugas dengan baik.

“Terimakasih kepada tenaga medis khususnya di Karimun yang telah melakukan pencegahan dan pengobatan. Harus agak bersabar, jangan terpancing oleh isu-isu dan informasi yang tidak jelas sumbernya. Kita sedang menghitung, akan memberikan tambahan penghasilan bagi tenaga medis,” ungkap Isdianto dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Isdianto juga menyampaikan, pihaknya akan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa sembako dan juga sejumlah uang. Bantuan tersebut menurutnya untuk menstimulus masyarakat yang terkena dampak ekonomi.

“Kita akan berikan bantuan stimulus bagi masyarakat yang memang layak. Jumlahnya sedang kita hitung dan akan kita rembukan dengan DPRD Provinsi,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Bupati Karimun Ainur Rafiq, mengucapkan terimakasih atas bantun yang diberikan Pemprov Kepri. Pihaknya mengaku mendapat kesulitan karena keterbatasan fasilitas dalam menghadapi Covid-19 ini. Terutama terkait dijadikannya Karimun sebagai pintu masuk TKI se-Indonesia.

“Jumlah TKI yang masuk mencapai 12.000. Dengan keterbatasan fasilitas, kami mengalami kesulitan jika tempat kami menjadi pintu masuk TKI se-Indonesia. Mungkin untuk menangani wilayah Sumatera kami masih sanggup,” ungkap Ainur Rafiq.

Pihaknya juga menambahkan, bukan menolak dijadikannya Karimun sebagai pintu masuk TKI. Namun lanjut Ainur, dengan keterbatasan fasilitas seperti pelabuhan, penginapan dan juga rumah sakit.

“Kami bukan menolak, hanya saja dari sisi efektifitas dan efisiensi kurang tepat. Kami minta dipertimbangkan status Karimun sebagai pintu masuk TKI nasional,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Isdianto pun mengatakan terjadi miss komunikasi. Menurutnya, Karimun siap dijadikan persinggahan TKI se-Indonesia hanya untuk wilayah Sumatera saja.

“Sebenarnya dapat kami sepakati untuk mengembalikan ke wilayah Sumatera saja. Tujuannya sampai ke Dumai atau Bengkalis. Saya kira ini ada miss. Segera buatkan surat supaya kami sampaikan ke pusat dan pihak terkait,” pungkasnya.