Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, pada Minggu, 21 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, kedua presiden membahas sedikitnya empat hal, mulai dari keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) hingga soal pertahanan.
“Pertama, keanggotaan Indonesia di FATF, saya harap dukungan Prancis agar Indonesia diterima sebagai anggota FATF. Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF,” ujar Presiden Jokowi.
Kedua, Presiden meminta dukungan Presiden Macron agar Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE-CEPA) dapat segera selesai pada tahun depan.
Ketiga, kedua pemimpin turut membahas investasi sektor strategis. Presiden Jokowi menyambut baik keikutsertaan perusahaan Prancis di proyek hilirisasi Indonesia dan bantuan Prancis melalui The Agence Française de Développement (AFD) sebesar 500 juta Euro dan Just Energy Transition Partnership.
Presiden Jokowi juga memandang perlu untuk mendorong tindak lanjut kerja sama Hydrogene de France (HDF) dengan PT Bukit Asam untuk teknologi berbasis hidrogen serta Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) dengan Yayasan Biru Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia juga buka investasi untuk bangun Ibu Kota Nusantara di bidang infrastruktur, energi hijau, dan ecotourism. Kami sudah siapkan insentif dan fasilitas investasi,” imbuhnya.
Keempat, dalam bidang pertahanan dan alat utama sistem senjata (alutsista), Presiden Jokowi menyambut baik rencana joint venture PT Len Industri dan Thales. “Mari terus dorong alih teknologi, transfer pengetahuan dan produksi bersama,” lanjutnya.
“Saya ajak partisipasi sektor swasta Prancis untuk implementasi kerja sama konkret AOIP. Saya juga undang partisipasi Prancis pada ASEAN-Indo-Pacific Forum di Jakarta bulan September,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
