Tak Semua Wilayah Papua Diganggu KKB

JAKARTA – Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri mengisi seminar yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Seluruh Indonesia (PTMI).

Dalam seminar tersebut, Kepal Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Paulus Waterpauw menjadi salah satu pembicara atau keynote speakers. Adapun seminar diikuti 100 mahasiswa dari berbagai macam universitas di DKI Jakarta.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, pokok-pokok pemikiran mengenai Papua dan segala macan dinamikanya dipaparkan.

“Provinsi Papua mempunyai wilayah yang cukup luas, karakterisnik unik dan memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua adalah yang paling rendah di Indonesia,” kata Argo dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6).

Disisi lain, kata Argo, sejak Papua kembali kepada pangkuan ibu pertiwi tahun 1963, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila belum tuntas, ditambah adanya akumulasi kekecewaan masyarakat Papua atas terbatasnya pelayanan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan dan pendidikan.

Dalam seminar itu, kata Argo, Baintelkam Polri juga memaparkan bahwa terdapat empat aspek krusial sebagai akar dari berbagai permasalahan penegakan hukum di Papua, yaitu aspek politik kolonialisme, aspek ekonomi dan kesejahteraan, aspek sosio kultural dan aspek idiologis serta nasionalisme.

Kemudian, Argo menekankan bahwa salah satu spesifikasi ancaman kerawanan yang membedakan antara provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia, adalah adanya gangguan kamtibmas yang ditimbulkan oleh aktifitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Namun tidak semua wilayah di Papua terjadi kekerasan bersenjata hanya dibeberapa Kabupaten antara lain Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga dan Mimika,” ungkap Argo.

Untuk itu, Polri mengajak elemen mahasiswa dan pemuda agar menjadi pioner of problem solving dalam menyelesaikan berbagai permalsahan di lingkungan sekitar juga pioner of nationalism untuk mengikis ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan pioner kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan Papua. (WI)