Wapres Tekankan Ekonomi Syariah Harus Bertransformasi untuk Percepat Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

Semarang, – Sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional berkembang pesat dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi hampir 47% terhadap PDB nasional dan pangsa pasar keuangan syariah mencapai 11,04%. Indonesia berada di peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator dan Islamic Finance Development Indicator 2023.

Di tengah ketidakpastian global, ekonomi syariah terbukti mampu tumbuh, beradaptasi dengan zaman, dan menjadi arus baru dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sektor ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi percepatan kesejahteraan rakyat.

“Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah harus mampu bertransformasi lebih baik agar mampu mengakselerasi kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan Keynote Speach pada Acara Stadium General Universitas Diponegoro di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Jl. Prof. Moeljono S. Trastotenojo, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (11/09/2024).

Lebih jauh, Wapres menambahkan, modal keunggulan yang ada pada sektor ekonomi syariah mampu menjadi penopang dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan potensi yang besar, ekonomi syariah dapat menjadi pilar penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, melalui berbagai strategi kebijakan,” ungkapnya.

Menurutnya, para pemangku kepentingan harus terus berkomitmen membangun ekonomi dan keuangan syariah secara komprehensif dan terpadu.

“Dilakukan dengan pengembangan ekosistem industri halal yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, hingga peningkatan inklusi keuangan syariah dan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah,” jelasnya.

Wapres mengungkapkan, tren kemajuan ekonomi dan keuangan syariah memberikan optimisme bahwa sektor ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, Pemerintah berkomitmen membangun bidang ini secara inklusif dan berkelanjutan.

“Pemerintah terus berupaya membangun fondasi yang kuat melalui penguatan kelembagaan, penyusunan regulasi, hingga pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam rencana pembangunan nasional yang dikenal sebagai Asta Cita, visi dan misi pemerintah terpilih 2024-2029,” ungkap Wapres.

Wapres menilai, Ekonomi dan Keuangan Syariah harus terus dikembangkan dan menjadi kebijakan utama dalam pembangunan nasional, sejalan dengan agenda ekonomi strategis lainnya.

“Ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan menciptakan kemandirian bangsa, yang juga selaras dengan upaya pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pj. Gubernur Jateng Nana Sudjana melaporkan bahwa Pemprov Jateng bekerja sama dengan KDEKS memberikan perhatian serius untuk mengembangkan perekonomian syariah melalui sejumlah program strategis.

“Kami melakukan penguatan rantai pasok halal, mendirikan Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) di beberapa daerah (Surakarta, Purwokerto, Tegal dan kawasan MAJT), pengembangan potensi pariwisata ramah muslim, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM, serta menyelenggarakan Jateng Halal Vaganza berkolaborasi dengan lembaga lainnya,” ujarnya merinci.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, serta Sivitas Akademika UNDIP.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, M. Nasir, Guntur Iman Nefianto, dan Arif R. Marbun, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja Surya. (SM/RJP – BPMI, Setwapres)