WARTA INDONESIA – Pemerintah diminta untuk memperhatikan nasib masyarakat seiring rencana menetapkan kebijakan kenaikan tarif untuk masuk kawasan wisata Pulau Komodo menjadi Rp 3,75 juta.
Menurut Wakil Ketua DPR RI Fraksi PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, kebijakan akan meminggirkan mereka yang selama ini telah menggantungkan hidup sebagai pelaku usaha wisata di Pulau Komodo.
Atas dasar itu, Cak Imin meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib masyarakat lokal di Pulau Komodo.
“Meminta pemerintah untuk memperhatikan kepentingan masyarakat lokal Pulau Komodo dan keberlangsungkan area konservasi dalam pengembangan kawasan wisata Pulau Komodo,” kata Cak Imin dalam keterangannya, Jumat (5/8).
Warga dan pelaku wisata di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi unjuk rasa dan mogok massal terkait kenaikan tarif ke Taman Nasional Kawasan Wisata Komodo yang drastis yakni sebesar Rp 3,75 juta. Aksi protes tersebut berujung hingga penangkapan warga sipil hingga aktivis.