Jakarta (11/3) – Berkaitan dengan Hari Perempuan Internasional, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan mendukung kolaborasi lintas sektor dalam mengupayakan kesetaraan gender, salah satunya melalui pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan. Berbicara pada Konferensi Nasional Perempuan 2025: Perempuan Sehat dan Berdaya, Menuju Kesetaraan Global, Wamen PPPA menegaskan faktor kesehatan reproduksi akan berpengaruh terhadap berbagai faktor kehidupan perempuan mulai dari sosial, ekonomi hingga budaya.
“Untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan kita membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak baik itu pemerintah, legislatif, dunia usaha, juga organisasi masyarakat. Hal itu sangat diperlukan, karena saat ini kondisinya tidak baik-baik saja. Kalau kita membahas kesetaraan gender maka kita perlu membahas kondisi perkawinan anak yang masih terjadi, dan bagaimana perempuan di daerah pinggiran kota maupun terpencil yang belum mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi. Anak perempuan yang menikah akan putus sekolah, mereka juga belum memahami pentingnya perencanaan keluarga, hal itu menyebabkan mereka tidak berdaya secara ekonomi, dan siklus tersebut akan berulang jika belum ada intervensi yang signifikan,” kata Wamen PPPA.
Wamen PPPA menyampaikan intervensi yang dilakukan untuk membangun kesetaraan gender dan pemberdayaan perlu dilaksanakan dari hulu ke hilir. Dari hulu, upaya pemberdayaan perempuan dapat dilaksanakan dengan mendorong perempuan berpartisipasi dalam perencanaan program di akar rumput, yaitu dengan terlibat dan berperan aktif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat masyarakat terkecil.
“Kami juga mendorong pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput melalui kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dan partisipasi masyarakat melalui program Ruang Bersama Indonesia (RBI). RBI akan menjadi community center bagi masyarakat, mulai dari anak-anak, ibu, hingga lansia untuk beraktivitas, berolahraga, saling mengedukasi tentang kesehatan reproduksi, dan mendorong kemandirian ekonomi,” kata Wamen PPPA.
Wamen PPPA menambahkan, upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender juga telah diupayakan pemerintah di hilir. Adapun upaya tersebut dilaksanakan melalui call center pengaduan kekerasan bagi perempuan dan anak SAPA 129 (Sahabat Perempuan dan Anak) yang terintegrasi. Melalui upaya tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi pelaku dan efek jera bagi pelaku.
Senada dengan itu, Country Representative United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia, Hassan Mohtashami menyampaikan diskriminasi terhadap perempuan telah dialami sejak perempuan dalam kandungan. Masih ada masyarakat di belahan dunia lain yang lebih mengutamakan anak laki-laki dibandingkan perempuan. Jika seorang ibu hamil anak perempuan, anak tersebut akan digugurkan. Praktik aborsi tersebut bukan hanya bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tetapi dapat menyebabkan risiko pada kesehatan reproduksi ibu yang mengandung.
“Kesehatan reproduksi merupakan landasan bagi kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Hal itu juga menjadi landasan bagi pembangunan bangsa, perdamaian keamanan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Hassan.
Hassan menyampaikan jika perempuan tidak dapat membuat keputusan untuk tubuhnya maka akan sulit bagi mereka mengupayakan kesetaraan gender. Seorang ibu akan disibukkan untuk melaksanakan fungsi reproduksi seperti hamil, melahirkan, dan mengurus anak padahal banyak masalah yang perlu diperhatikan perempuan seperti angka kematian ibu, kekerasan berbasis gender, dan upaya pemeliharaan kesehatan reproduksi lainnya. Oleh karenanya, upaya mewujudkan pemenuhan kesehatan reproduksi perempuan perlu menjadi perhatian bersama.
Sementara itu, Corporate Strategy Officer and CEO Chief of Staff Takeda Pharmaceuticals, Akiko Amakawa menyampaikan bahwa dalam mewujudkan kesetaraan gender perlu dilaksanakan upaya bersama dari berbagai sektor, sehingga bisa menciptakan lingkungan yang inklusif bagi perempuan.
“TAKEDA telah memberikan hibah selama empat tahun pada UNFPA untuk Program Women at Center untuk program melawan kekerasan terhadap perempuan, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam cakupannya. Saya sangat terkesan dengan dampak yang dihasilkan dengan program ini. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas, mendorong keterlibatan masyarakat, serta edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. TAKEDA mengapresiasi UNFPA, Kemen PPPA dan Kementerian Kesehatan yang telah bermitra dengan kami dan mewujudkan kesetaraan gender,” kata Akiko.
![](https://wartaindonesia.co.id/assets/uploads/2023/09/follow-us-on-google-news.gif")
