Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Kuwil Kawangkoan, Kabupaten Minahasa Utara, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Utara, pada Kamis, 19 Januari 2023. Dalam sambutannya, Kepala Negara menyebut bahwa bendungan yang dibangun sejak tahun 2016 dan menelan anggaran Rp1,9 triliun tersebut memiliki sejumlah manfaat yang dapat digunakan oleh warga sekitar bendungan.
“Memiliki kapasitas tampung 26 juta meter kubik dengan luas genangan 157 hektare yang bisa nanti untuk pembangkit listrik, kemudian mengurangi banjir yang ada utamanya di Manado, dan juga untuk pertanian,” ujar Presiden.
Presiden menambahkan bahwa pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan dilatarbelakangi oleh peristiwa banjir bandang yang melanda Kota Manado pada tahun 2014 yang lalu. Melalui bendungan tersebut, diharapkan potensi banjir di Kota Manado dan sekitarnya dapat direduksi dengan baik.
“Karena ini berada di atas Manado sehingga kalau enggak dihentikan di sini, airnya bisa lari dan bisa menyebabkan Manado banjir. Seperti kita ingat pernah 2014, di Manado pernah banjir bandang,” ungkap Presiden.
Selain itu, Bendungan Kuwil Kawangkoan ini juga dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai pembangkit listrik tenaga mikro-hidro. Menurut Presiden, Bendungan Kuwil Kawangkoan dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar 2 x 0,70 megawatt.
“Meskipun kecil tetapi bisa jadi pembangkit listrik tenaga mikro-hidro,” ucap Presiden.
Sementara itu, Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Airlangga Mardjono, dalam keterangan terpisah juga menyebut bahwa Bendungan Kuwil Kawangkoan memiliki potensi pariwisata seluas kurang lebih lima hektare. Potensi pariwisata tersebut antara lain berupa waruga atau makam kuno masyarakat Minahasa yang menjadi destinasi wisata sejarah favorit para wisatawan dalam maupun luar negeri.
“Waruga atau makam kuno yang kita lestarikan dan kita revitalisasi sehingga juga bisa menjadi daerah kunjungan pariwisata baru di Kota Manado,” ujar Airlangga.
Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Anggota Komisi V DPR RI Djenri Alting Keintjem, Gubenur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito, dan Direktur Utama Nindya Karya Haedar A. Karim.