Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat membahas tata kelola dan peningkatan produktivitas kedelai di Istana Merdeka, Jakarta, bersama jajarannya untuk , Senin (19/9). Pada rapat tersebut, Jokowi mendorong seluruh jajarannya untuk meningkatkan produksi kedelai nasional. Hal ini dilakukan agar kebutuhan kedelai dalam negeri tidak 100 persen bergantung pada impor.
“Bapak Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100 persen tergantung impor karena dari hampir seluruh kebutuhan yang 2,4 (juta ton) itu produksi nasionalnya kan turun terus,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya.
Presiden Jokowi, lanjut Airlangga, juga memberikan sejumlah arahan antara lain agar jajarannya bisa menentukan harga kedelai sehingga petani tidak dirugikan. Presiden Jokowi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli kedelai dari petani dengan harga yang telah ditentukan.
“Jadi untuk itu, untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan dari BUMN agar petani bisa memproduksi. Itu di harga Rp10.000 (per kilogram),” lanjut Airlangga.
Airlangga melanjutkan, arahan kedua, Presiden Jokowi mendorong agar petani menggunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau genetically modified organism (GMO).
“Dengan menggunakan GMO itu produksi per hektarenya itu bisa naik dari yang sekarang sekitar 1,6-2 ton per hektare, itu bisa menjadi 3,5-4 ton per hektare,” lanjutnya.
Langkah berikutnya, imbuh Airlangga, pemerintah menyiapkan anggaran perluasan lahan tanam kedelai dari yang sekarang sekitar 150 ribu hektare menjadi 300 ribu hektare, dan menjadi 600 ribu hektare pada tahun depan. Pemerintah berupaya mengejar target 1 juta hektare produksi dalam beberapa tahun ke depan.
“Itu anggarannya sudah disiapkan sekitar Rp400 miliar dan tahun depan juga akan ditingkatkan dari 300 (ribu) menjadi 600 ribu hektare, existing sekitar 150 ribu hektare. Dengan demikian maka produksi itu, angka target produksi 1 juta hektare dikejar untuk 2-3 tahun ke depan,” tututp Airlangga.