Presiden Joko Widodo menginginkan Pertamina untuk melakukan sejumlah upaya seperti mengurangi impor migas dan penerapan B20 dalam rangka membantu pemerintah mengatasi defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan.
Senin (9/12) kemarin, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama menemui Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas hal tersebut.
“Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan (dengan cara )kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik dan juga lifting produksi minyak dan gas juga bisa dinaikkan. Intinya mereka menyanggupi itu,” ujarnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pembangunan kilang minyak oleh Pertamina harus segera dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi minyak sehingga dapat mengurangi impor minyak.
Presiden mengatakan bahwa dirinya akan mengikuti terus perkembangan instruksinya tersebut dan meminta laporan berkala.
“Pembangunan kilang minyak itu harus, masak sudah 34 tahun kita enggak bisa membangun kilang minyak. Kebangetan. Saya suruh kawal betul, akan saya ikuti juga perkembangan dan persentasenya sampai sejauh mana,” tuturnya.
Selain itu, terkait dengan kebijakan mandatori biodiesel 20 persen (B20), Presiden memberikan target agar pada Januari mendatang implementasi kebijakan tersebut dapat ditingkatkan sehingga menjadi 30 persen biodiesel (B30).
“Penggunaan B30 yang akan dimulai awal Januari juga agar itu betul-betul dilaksanakan dan dikawal sehingga juga bisa menurunkan impor minyak kita,” ucapnya.
![](https://wartaindonesia.co.id/assets/uploads/2023/09/follow-us-on-google-news.gif")
