PPP Tegaskan Lengsernya Suharso Manoarfa Tak Ganggu KIB

WARTA INDONESIA – Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memastikan bahwa kabar pencopotan Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum tak akan mengganggu hubungan dengan PAN dan Golkar di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Arsul memastikan KIB akan tetap solid pasca pencopotan Suharso sebab Mahammad Mardiono selama ini aktif sebagai koordinator PPP di koalisi tersebut.

“Saya ingin menjawab kata-katanya begini, bahwa Pak Muhammad Mardiono itu adalah Koordinator dari PPP Untuk KIB selama ini. Jadi itu udah ketahuan lah jawabannya,” kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (5/9).

Menurut Arsul, posisi Mardiono sama dengan Asman Abnur yang aktif menjalin hubungan PAN dengan PPP dan Golkar. Begitu pula Sekjen Golkar Lodewijk Friedrich Paulus yang memfasilitasi komunikasi partainya di KIB.

Anggota Komisi III DPR itu juga memastikan dinamika internal partainya itu tak akan mengganggu persiapan jelang Pemilu dan Pilpres 2024. Dia membantah PPP terpecah belah usai pencopotan Suharso.

Arsul menegaskan pemberhentian Suharso tak lebih dari reorganisasi partai dan keinginan sejumlah kader untuk melakukan konsolidasi.

“Jadi jangan dibayangkan PPP pecah. PPP terbelah. Insyallah tidak. Karena ini adalah hasil dari sebuah diskusi panjang di internal partai,” katanya.

Menurut dia, keputusan tersebut juga atas keresahan kader di bawah terkait elektabilitas partai yang tak kunjung melonjak dalam sejumlah hasil survei. Arsul menilai pemberhentian Suharso juga sebagai persiapan menghadapi Pemilu.

“Nah ini karena makin mendekat, hari pemilu maka memang harus kemudian diambil langkah ya reorganisasi. Realokasi fungsi-fungsi atau jabatan di partai,” katanya.

Pemberhentian Suharso dari kursi Ketum diputuskan lewat Mahkamah Partai yang menerima usulan tiga majelis PPP. Tiga majelis yang dimaksud yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.

Ketiga Pimpinan Majelis PPP akhirnya mengeluarkan surat fatwa ketiga pada 30 Agustus setelah dua surat sebelumnya tak mendapat respons dari Suharso. Surat ketiga itu meminta agar Suharso diberhentikan dari jabatan Ketua Umum DPP PPP.