Krisis Ekonomi Sri Lanka Dipastikan Berlanjut Hingga 2023

WARTA INDONESIA – Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengakui negaranya bangkrut. Bahkan, ia menyebut krisis ekonomi yang dialami negaranya akan bertahan hingga akhir 2023 nanti.

“Kami harus menghadapi kesulitan pada 2023. Inilah kebenarannya. Inilah kenyataannya,” ujar Wickremesinghe kepada parlemen seperti dikutip dari AFP, Selasa (5/7).

Negara berpenduduk 22 juta orang itu juga diperkirakan mengalami kekurangan makanan, bahan bakar minyak (BBM), dan obat-obatan yang terus berlanjut.

Wickremesinghe juga mengatakan pembicaraan dana talangan (bailout) Sri Lanka yang sedang berlangsung dengan Dana Moneter Internasional (IMF) bergantung pada penyelesaian rencana restrukturisasi utang dengan kreditur pada Agustus mendatang.

“Kami sekarang berpartisipasi dalam negosiasi sebagai negara bangkrut,” kata Wickremesinghe.

Lebih lanjut ia mengatakan keadaan Sri Lanka yang bangkrut membuat negara tersebut harus menyerahkan rencana keberlanjutan utang mereka secara terpisah. Hanya ketika IMF puas dengan rencana itu, maka pembicaraan bailout bisa mencapai kesepakatan.

Sementara, IMF pada pekan lalu menuturkan ada lebih banyak pekerjaan diperlukan untuk mengatur keuangan Sri Lanka dengan benar dan defisit fiskal yang tak terkendali sebelum kesepakatan dapat dicapai.

IMF juga menerangkan kepada pihak berwenang Sri Lanka untuk berbuat lebih banyak dalam memerangi korupsi dan mengakhiri subsidi energi mahal yang telah lama menguras anggaran pemerintah.

Selain itu, IMF juga memperkirakan ekonomi Sri Lanka menyusut 7 persen tahun ini, lebih buruk dari perkiraan yang dikeluarkan oleh bank sentral negara itu.

Tak cuma itu, Wickremesinghe juga mengatakan inflasi Sri Lanka bisa naik di atas 60 persen dan depresiasi mata uang yang cepat selama beberapa bulan terakhir telah menghapus nilai tabungan hingga setengahnya.

“Pikirkan tentang bagaimana situasi ini mempengaruhi warga senior kita. “Kemiskinan menyebar di antara mereka semua,” terang Wickremesinghe.

Sebelumnya, Menteri Tenaga dan Energi Sri Lanka Kanchana Wijesekera mengatakan sekarang pihaknya sedang berupaya mengumpulkan dana US$587 juta atau Rp8,7 triliun (asumsi kurs Rp14,968 per dolar AS) untuk membayar sekitar setengah lusin pengapalan impor BBM.

Pasalnya, bank sentral Sri Lanka hanya dapat memasok sekitar US$125 juta atau Rp1,87 triliun untuk membayar kebutuhan itu.

Masalah terjadi karena negara tidak mampu membayar impor bahan makanan, pupuk, obat-obatan dan bahan bakar yang penting karena krisis mata uang yang parah.