Izin ACT Dicabut Kemensos, Begini Respon Baznas

WARTA INDONESIA – Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Nadratuzzaman Hosen menilai langkah Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Aksi Cepat Tanggap (ACT) demi hilangkan kegaduhan.

“Saya merespons apa yang dilakukan oleh Kemensos melalui Pak Muhadjir itu mungkin cara mereka untuk menghilangkan kegaduhan,” kata Nadratuzzaman kepada wartawan di bilangan Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (14/7).

Nadratuzzaman mengatakan pencabutan izin itu sebagai langkah preventif pemerintah terhadap ACT. Agar dana masyarakat yang kini masih berada di tangan ACT bisa dibekukan sementara agar dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai informasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir transaksi 60 rekening atas nama Yayasan ACT usai izin dicabut.

“Mencabut izin ini cara menyelesaikan masalah. Kalau tidak diambil [langkah] oleh Kemensos akan merembet ke mana-mana nanti,” ungkapnya.

Di sisi lain, Nadratuzzaman menegaskan bahwa ACT bukanlah lembaga amil zakat (LAZ), melainkan lembaga filantropi kemanusiaan. Sehingga tak ada urusannya dengan Baznas.

Karena itu, Nadraruzzaman meminta agar dugaan penyelewengan dana yang dilakukan ACT tak ditarik jadi isu politis. Ia juga menilai temuan dugaan penyelewengan dana ACT yang ramai dikabarkan belakangan ini bukan pengalihan isu.

“Oleh karena itu jangan dibawa isu ini ke isu politik, apalagi membawa-bawa ke isu Islamisasi. Itu yang kita tak harapkan,” kata dia.

Di sisi lain, Nadraruzzaman berharap Kemensos dan Kemenag dapat bersinergi menyelesaikan persoalan yang menimpa ACT saat ini. Pasalnya, persoalan yang membelit ACT saat ini menyangkut lingkup pengumpulan dana masyarakat.

“Karena dana keagamaan juga menyentuh kemanusiaan. Batas-batasnya, definisi, perbedaan di mana harus dibuat clear,” kata dia.

“Dan begitu juga UU Zakat juga harus clear juga. Zakat jelas. Tapi kalau infak dan sedekah bisa diambil juga nggak oleh Kemensos? Karena kalau Kemensos itu hanya ambil hibah saja. Sedekah infak itu keagamaan juga. Hibah itu seperti hadiah. Sebenarnya beririsan kuat antara UU tentang Zakat dan UU yang ada di Kemensos,” tambahnya.

Beberapa waktu lalu, ACT menjadi perbincangan usai dilaporkan dalam investigasi Majalah Tempo. Sejumlah petinggi ACT diduga menyelewengkan dana donasi.

Salah satu yang dilanggar ACT diduga terkait penggunaan donasi untuk operasional. Pihak ACT telah mengakui mengambil sekitar 13,7 persen dari donasi untuk operasional.

Hal itu tak sesuai ketentuan yang diatur Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang menyatakan bahwa sumbangan dari publik yang boleh diambil maksimal 10 persen.(red)