WARTA INDONESIA – Partai Golkar Kabupaten Tangerang sudah merancang sejumlah target yang akan coba diraih pada Pemilu dan pilkada serenatk 2024 mendatang.
Selain akan mengusung Wakil Bupati Tangerang saat ini, Mad Romli sebagai calon bupati, Golkar Tangerang juga memasang target tinggi untuk kursi legislatif nantinya.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud mengatakan, bahwa kegiatan Partai Golkar saat ini terus menyosialisasikan partai agar mencapai target Golkar.
“Rakerda Provinsi dan Kabupaten Tangerang, pasang target 12 kursi. Kita terus lakukan sosialisasi program-program untuk mencapai target,” kata Muhammad Amud, kemarin.
Amud menjelaskan, pihaknya menargetkan 12 kursi di DPRD Kabupaten Tangerang, karena di Pemilu 2024 mendatang akan ada penambahkan kursi. Yakni dari 50 kursi menjadi 55 kursi.
“Dasar pertama, karena di tahun 2024 nanti akan ada penambahan kursi, yang saat ini 50 kursi nanti menjadi 55 kursi. Dasar lainnya adalah momen ini menjadi tiket bagi Golkar untuk mengusung kadernya di Pilkada Kabupaten Tangerang,” jelasnya.
Menurut Amud, secara resmi DPD II Golkar Kabupaten Tangerang telah mengusung Mad Romli menjadi Calon Bupati Tangerang. Lanjutnya, partai berlambang pohon beringin itupun siap untuk berkoalisi dengan partai manapun.
“Bicara Pilkada 2024, memang Partai Golkar telah menetapkan Pak Haji Ombi sebagai calon bupati. Kita Partai Golkar memang membuka dan terbuka untuk membangun koalisi dengan siapapun,” tukasnya.
Saat disinggung apakah Moch. Maesal Rasyid akan mendampingi Mad Romli melaju di Pilkada Kabupaten Tangerang 2024 mendatang, Amud mengatakan, bahwa hal itu boleh-boleh saja dan itu bisa saja terjadi.
Namun, untuk menentukan wakilnya, pihaknya akan melihat perolahan partai Golkar sendiri dan perolehan kursi partai lain sebagai mitra koalisi nanti.
Kemudian untuk pasangannya kata Amud, dengan siapa nantinya Mad Romli itu belum menjadi bahasan di dalam internal Partai Golkar sendiri.
“Rumor boleh, harapan siapapun boleh. Haji Ombi mau dipasangkan dengan siapapun, baik ketua partai, kader partai, birokrasi, atau pengusaha boleh. Tetapi, sampai saat ini belum ada pembahasan,” demikian Amud.