BULOG Lakukan Monitoring SPHP di Pasar Rau, Serang dan Bantuan Pangan di Kabupaten Tangerang

Serang, 2 Agustus 2025 — Perum Bulog kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kestabilan harga dan pasokan pangan. Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan monitoring pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Rau, Kota Serang, serta monitoring penyaluran beras Bantuan Pangan (Banpang) di Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh Tim BULOG. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memastikan keberlanjutan serta kelancaran distribusi penyaluran beras kepada masyarakat.

Salah satu saluran pendistribusian di Kota Serang yaitu melalui pedagang eceran di Pasar Rau. Kegiatan monitoring di Pasar Rau berlangsung dengan mengunjungi 4 toko beras yang telah menjadi mitra BULOG sebagai pendistribusi beras SPHP. Didampingi oleh Dinas Perdagangan, unsur Babinsa dan Babinkamtibmas, Tim BULOG berdialog langsung dengan para pedagang beras SPHP tersebut. “Pasar dan masyarakat merespon sangat baik dengan adanya beras SPHP ini, menjadi alternatif beras berkualitas dengan harga yang terjangkau,”.

Selain melalui pedagang eceran di Pasar Rau, Masyarakat Kota Serang juga dapat mengakses beras SPHP dengan mengunjungi layananr drive-thru yang berlokasi tepat di depan kantor BULOG Cabang Serang. Inovasi layanan drive-thru ini, selain menjual Beras SPHP, juga menjual komoditi lainnya, yaitu beras premium kemasan 5 kg dengan merk Becak, minyak goreng kemasan 1 liter, gula pasir kemasan 1 kg, dan Minyak Kita kemasan 1 liter.

“Inovasi seperti drive-thru yang diterapkan di Bulog Cabang Serang menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat dan mempermudah akses masyarakat mendapatkan beras SPHP ini,” ujar Bambang Prihatmoko Pemimpin BULOG Wilayah Jakarta.

Monitoring juga dilakukan di titik bagi Banpang di kantor Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Proses penyaluran Banpang dilakukan sesuai alur yang telah ditentukan, dari mulai pembagian undangan, proses verifikasi hingga penginputan data ke aplikasi untuk memastikan Beras Banpang diterima oleh Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang telah ditentukan datanya oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan diserahkan kepada Badan Pangan Nasional.

Wakapolda Banten turut memberikan penegasan pentingnya sinergi antara BULOG dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas pangan nasional. “Kami, POLRI dan TNI akan berkolaborasi bersama mengamankan program dan kebijakan dari Presiden terkait Bantuan Pangan dan SPHP ini,” ujar Hengki disela-sela tinjauan lapangan tersebut.

Sinergi yang kuat antar instansi merupakan bentuk hadirnya Pemerintah dalam memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan stabilitas harga beras dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Penyaluran SPHP pada periode bulan Juli – Desember 2025 ditargetkan tersalurkan sebesar 1,3 juta ton melalui beberapa saluran, yaitu; pedagang eceran di pasar rakyat, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Pemerintah Daerah melalui outlet pangan binaan dan GPM, Outlet BUMN (BULOG, IDFood, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara dan Pupuk Indonesia Holding Company), Rumah Pangan Kita (RPK), toko ritel modern/swalayan, dan Instansi Pemerintah seperti TNI dan POLRI melalui Koperasi atau GPM. Beras SPHP sepanjang tahun 2025 sampai dengan 2 Agustus 2025 telah tersalurkan lebih dari 189 ribu ton.

Bantuan Pangan disalurkan kepada lebih dari 18,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. Data PBP Banpang, merupakan data dari Kementerian Sosial yang disampaikan oleh Bapanas kepada BULOG. Penugasan Banpang oleh Pemerintah untuk alokasi Juni dan Juli diberikan dalam satu kesempatan, dimana setiap PBP menerima 10 kg beras per alokasi, atau total 20 kg per PBP. Realisasi penyaluran Banpang 2025 per tanggal 2 Agustus 2025 sebanyak 270ribu ton, atau sebanyak 73,96% dari total pagu 365ribu ton. Banpang merupakan bagian dari penebalan bantuan sosial pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan menekan laju inflasi pangan, khususnya beras