Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Fauzi menyoroti tingginya angka kecelakaan di ruas Tol Kunciran–Serpong serta lambannya penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur di Provinsi Banten. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola pelayanan publik di sektor transportasi dan infrastruktur dasar.
“Kalau dalam jarak sebelas kilometer saja sudah ada lima orang meninggal, itu tinggi sekali. Perlu ada evaluasi menyeluruh—apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya,” tegas Fauzi dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Kantor Jalan Tol PT Marga Trans Nusa (MTN) di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kamis (13/11/2025).
Ia mengaku sering melintasi ruas tol tersebut dan merasakan langsung kondisi jalan yang menurutnya kurang nyaman dan berpotensi membahayakan pengguna. “Hentakannya keras, seperti ada bagian beton tanpa lapisan aspal. Kalau konstruksi seperti ini dibiarkan, risikonya sangat besar bagi keselamatan pengguna jalan,” ujarnya.
Sebab itu, Fauzi meminta Kementerian PU dan pihak pengelola tol memastikan aspek keselamatan dan standar konstruksi benar-benar diperhatikan. Baginya, keberadaan jalan tol seharusnya mempermudah mobilitas warga, bukan menambah bahaya di perjalanan.
Selain masalah keselamatan, dirinya juga mendesak percepatan penyelesaian proyek Tol Serang–Panimbang yang hingga kini belum tuntas sepenuhnya. Sebab, terangnya, banyak masyarakat yang berada di Lebak dan Pandeglang mengeluhkan jarak tempuh yang masih terlalu lama menuju pusat-pusat ekonomi di Serang dan Tangerang.
“Dari Labuan ke Pandeglang bisa tiga sampai empat jam. Kalau tol itu segera beroperasi, waktu tempuh bisa jauh lebih cepat dan ekonomi masyarakat ikut bergerak,” jelasnya.
Lebih lanjut, menurut Fauzi, keterlambatan pembangunan infrastruktur di wilayah selatan Banten memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah dan menghambat konektivitas antar-daerah. Ia mendesak percepatan proyek tol menjadi penting untuk mendukung pemerataan ekonomi, apalagi di tengah pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional seperti Tanjung Lesung.
Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa pelayanan publik di bidang infrastruktur harus disertai transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung. “Kita ingin pembangunan itu bukan hanya cepat, tapi juga tepat sasaran dan aman bagi rakyat,” tutup Politisi Fraksi Partai PKB itu.