Ma’ruf Amin Sebut Subsidi BPKH Untuk Biaya Haji Terlalu Besar

WARTA INDONESIA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebut subsidi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terhadap biaya haji selama ini terlalu besar.

Pasalnya, subsidi mencapai 60 persen dari total biaya keseluruhan. Menurut keterangan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, Ma’ruf mengatakan hal tersebut saat menerima audiensi Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas BPKH beserta jajarannya di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Senin (15/8).

Karena masalah itu, Ma’ruf meminta agar manajemen penyelenggaraan haji ke depan lebih efisien dalam memberikan subsidi biaya haji.

“Karena problem utama saat ini, biaya haji subsidinya sudah sangat besar. Yaitu orang berhaji sekarang ini membayar sekitar Rp40 juta. Tetapi biaya haji secara total itu sekitar 100 juta rupiah,” terang Masduki seperti dikutip dari keterangan resmi.

Ma’ruf kata Masduki, menyebut besarnya subsidi itu ke depan akan menjadi masalah karena dana pelayanan masyair atau akomodasi yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi akan terus naik.

Ma’ruf mendapat laporan manajemen pelaksanaan haji memang sudah bagus. Lebih jauh, Masduki menjelaskan orang yang wajib berhaji itu sesuai ketentuan agama adalah yang memiliki kemampuan secara finansial untuk membiayai hajinya.

“Nah kalau disubsidi dan subsidinya mencapai 60 persen, itu bukan orang yang kuat bayar tetapi kuat (karena) disubsidi. Itu yang menjadi perhatian Wapres,” terangnya.

Namun demikian, menurut Masduki pada kesempatan ini Ma’ruf juga mengapresiasi BPKH yang terus mampu memberikan subsidi biaya haji karena berhasil mengelola dana haji dengan baik seperti dengan menginvestasikannya.

Pasalnya, sebanyak 71 persen sudah diinvestasikan. Menurut Ma’ruf, hal ini sudah cukup ideal.

“Harapan Wapres ke depan adalah bagaimana agar dana investasi haji itu supaya maksimal, sehingga lebih diinvestasikan untuk investasi langsung,” ungkap Masduki.

Terkait investasi keuangan haji ini, kata dia, Ma’ruf mengingatkan agar BPKH harus terus berhati-hati dalam memilih jenis dan tempat investasi agar tidak terjebak dalam skema ponzi.

“Apa skema ponzi itu? Gali lubang tutup lubang. Ini berbahaya sekali,” pungkas Masduki.