Massa Buruh Berkumpul di Depan Gedung DPR, Ini Tuntutannya

WARTA INDONESIA – Massa buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/8) ini. Salah satu tuntutan aksi yaitu meminta pemerintah dan DPR mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Seorang pengurus DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Akhmad Jazuli mengatakan aksi yang bakal digelar buruh dengan tajuk ‘Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja’ ini akan diikuti sekitar 300 ribu orang dari 40 organisasi buruh.

“Aliansi ini diikuti lebih dari 40 organisasi buruh mulai dari konfederasi, federasi, serikat pekerja, ojek online. Kami berharap ini jadi momen persatuan seluruh buruh Di gelar di DPR, massa biasanya berkumpul jam 10.00 WIB,” kata Jazuli saat dihubungi, Rabu (10/8).

Menurutnya, aksi ini digelar karena pemerintah dan DPR tak menghiraukan berbagai aksi dan dialog baik sebelum maupun sesudah pengesahan UU Cipta Kerja.

Polres Metro Jakarta Barat menerjunkan 278 personel gabungan untuk mengamankan aksi buruh ini. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasma Royce mengatakan ratusan personel gabungan itu terdiri dari anggota Polres, Polsek serta Polisi Perairan (Polair).

Pasma mengungkapkan ratusan personel gabungan itu bakal ditempatkan di sejumlah titik. Yakni di traffic light (TL) Slipi, TL Timang, Pospol Palmerah, Slipi Jaya, Jalan Brigjen Katamso, TL Kiapang, Aspol Petamburan, flyover Jati Pulo, flyover Jati Baru, dan kolong flyover Slipi.

Ia mengimbau kepada para personel yang bertugas untuk bertindak humanis dan persuasif. Selain itu, Pasma meminta kepada seluruh personel untuk menaati standar operasional dan ketentuan di internal Polri terkait penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian.

Pasma menyampaikan Polres Metro Jakarta Barat turut menerjunkan personel pengamanan lantaran wilayahnya merupakan jalur lintasan dan perbatasan massa aksi demo.

Selain itu, Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi. Polisi mengimbau warga untuk menghindari kawasan Senayan dan Gedung DPR/MPR RI.