Presiden Resmikan YIA Beserta Pengoperasian AirNav dan Sistem Peringatan Dini Tsunami

Setibanya di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan serangkaian kunjungan kerja pada Jumat, 28 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Internasional Yogyakarta yang terletak di Kabupaten Kulon Progo. Dalam sambutannya, Presiden menyebut pembangunan bandara ini dikerjakan dengan sangat cepat.

“Alhamdulillah Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) telah selesai 100 persen. Bandara ini dikerjakan sangat cepat, hanya 20 bulan, cepat sekali,” kata Presiden.

Jika dibandingkan dengan Bandara Internasional Adisucipto yang memiliki panjang landas pacu (runway) 2.200 meter, maka bandara baru tersebut memiliki landas pacu yang jauh lebih panjang yakni 3.250 meter. Karena itu, pesawat berbadan lebar bisa mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta.

“Di sana (Adisucipto) hanya untuk pesawat yang narrow body, di sini bisa didarati Airbus A380 dan Boeing 777, pesawat gede-gede bisa turun di sini karena runway-nya 3.250 (meter),” imbuhnya.

Dalam paparan Direktur Utama AirNav Indonesia disebutkan bahwa kehadiran pesawat berbadan lebar akan berdampak positif terhadap sejumlah hal, antara lain potensi penumpang lebih banyak, potensi peningkatan wisata dan ibadah haji, peningkatan koneksi di jalur selatan Jawa, serta menambah potensi city pair karena jarak tempuh lebih jauh.

Untuk terminal, bandara baru ini memiliki luas mencapai 219 ribu meter persegi, jauh lebih luas dibandingkan terminal di Bandara Internasional Adisucipto yang memiliki luas 17 ribu meter persegi. Kapasitas penumpang bandara baru pun jauh lebih banyak, yakni 20 juta penumpang per tahun dibandingkan dengan Bandara Internasional Adisucipto yang hanya bisa menampung 1,6 juta penumpang per tahun.

“Ini tugas kita bersama bagaimana mendatangkan 20 juta itu, ini bukan tugas yang ringan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Bandara Internasional Yogyakarta juga didesain memiliki daya tahan terhadap bencana gempa bumi hingga 8,8 magnitudo. “Tadi BMKG menyampaikan kepada saya Bu Dwikorita, juga bisa menahan gelombang tsunami hingga ketinggian 12 meter. Insyaallah ini sudah dirancang untuk ke sana semuanya,” tambahnya.

Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta ini menelan biaya sebesar Rp11,3 triliun dengan rincian Rp4,2 triliun untuk pembebasan lahan, dan Rp7,1 triliun untuk konstruksi baik terminal maupun landas pacu.

Pembangunan bandara ini juga disertai dengan pengoperasian AirNav dan sistem peringatan dini tsunami. Dengan beroperasinya AirNav di YIA maka alur penerbangan akan lebih lancar dibandingkan Bandara Internasional Adisucipto. Tower di YIA juga lebih tinggi (39,5 meter) dibandingkan tower di Bandara Internasional Adisucipto (25 meter) sehingga pandangan ATC lebih lebar dan dapat memantau seluruh area pergerakan di bandara.

Sistem peringatan dini tsunami juga telah siap beroperasi di Bandara Internasional Yogyakarta dan dioperasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY dan Kabupaten Kulon Progo, serta pengelola YIA. Sistem ini terintegrasi dengan jaringan pemantauan gempa bumi di Pusat Gempa Bumi Nasional dan Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) di BMKG Kemayoran Jakarta dan merupakan sistem percontohan pertama di Indonesia dan ASEAN untuk bandara di daerah rawan tsunami.

Di akhir sambutannya, Presiden memberikan apresiasinya kepada PT. Pembangunan Perumahan dan Angkasa Pura I yang telah secara detail mengerjakan bandara baru tersebut. Presiden bahkan menyebut bandara baru ini yang terbaik di Indonesia untuk saat ini.

“Kita tahu memang ini masih dalam kondisi pandemi, jadi kalau belum ramai saya maklum. Tetapi nanti begitu sudah mulai vaksinasi, bandara ini saya meyakini insyaallah akan menjadi bandara yang paling ramai,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara peresmian tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.